KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Staf Ahli Bidang Keuangan Setdakab. Lampung Selatan, Yusri S.E., M.M, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, secara virtual dari ruang Sekda kantor Bupati setempat, Senin (20/06/2022).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) itu diikuti seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual melalui aplikasi Zoom meeting.
Rakor tersebut dalam rangka percepatan realisasi APBD tahun 2022, untuk mendorong pemulihan ekonomi, pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro mengatakan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, anggaran yang sudah diperuntukkan yang tertuang dalam APBD, maka harus disadari bahwa anggaran itu untuk menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.
“Jika kita segera realisasikan APBD dengan benar, maka akan bergeraklah roda perekonomian Indonesia, karena anggaran kita bisa mengalir ditenggah-tengah masyarakat untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan APBD itu,” ujar Sekjen Kemendagri itu.
Suhajar Diantoro juga menuturkan, dari seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia, ada 10 daerah yang masuk ke dalam persentase realisasi belanja APBD tertinggi Kabupaten se-Indonesia terhitung per bulan Mei tahun 2022, termasuk diantaranya Lampung Selatan.
“Jadi kalo kita liat ini berartikan kita bisa. Ada dari Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Pati, kemudian ada juga Kabupaten Lampung Selatan, Kalianda yang dekat dengan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, itu bagus tu, masuk juga kedalam 10 daerah tertinggi. Artinya, semuanya kita akan mampu dan bisa, kalau kita mau usaha,” tutur Suhajar Diantoro.
Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Drs. Agus Fatoni. M.Si menjelaskan, tujuan dilaksanakanannya rapat koordinasi ini untuk menyatukan langkah dan strategi percepatan realisasi APBD Tahun 2022 guna menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Selain itu untuk memberikan gambaran hasil analisa dan evaluasi realisasi APBD 3 tahun terakhir 2020, 2021 dan 2022, termasuk informasi beberapa pemerintah daerah yang realisasi belanjanya rendah atau di bawah rata-rata,” jelas Agus.
Lebih lanjut, Agus Fatoni berharap, daerah melakukan percepatan penyerapan APBD dapat dimaksimalkan kembali dengan memonitor langsung seperti melalui rapat kordinasi secara periodik atau berkala.
“Provinsi tertinggi realisasi pendapatan yakni Provinsi Bangka Belitung, Banten, Sumatera Barat dan Jawa Barat dan seterusnya, sedangkan untuk Kabupaten/Kota untuk realisasi pendapatan tertinggi yakni Bangka Selatan, Jembrana, Kota Baru, dan seterusnya ini masih bisa kita optimalkan kembali,” harap Dirjen Keuda Kementerian Dalam Negeri itu. (Hy/Nsy).
Last modified: 20/06/2022
