KALIANDA, Diskominfo Lamsel– Sejumlah Kementerian RI yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Bank Indonesia menggelar Rapat Kordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Tahun 2022.
Rakor yang belangsung terpusat di hotel Shangrila Surabaya itu diikuti seluruh Gubernur, Bupati/Walikota beserta Tim Pengendalian Inflasi Daerah secara langsung maupun virtual, Rabu, (14/9/2022).
Sementara, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengikuti Rakorpusda di aula Rajabasa Kantor Bupati setempat secara virtual melalui zoom meeting.
Pada kesempatan itu,Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo mengatakan, Rakorpusda itu mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
“Sebagai optimisme kita untuk mengendalikan inflasi, mengingat tingkat inflasi yang terjadi di dunia saat ini yang cukup tinggi sehingga menimbulkan efek domino yang bisa menyebabkan kemunduran suatu negara,” ucapnya.
Ia menambahkan, inflasi dapat mengakibatkan pada krisis crusial, pengangguran, harga kebutuhan pokok yang semakin mahal berdampak pada peningkatan angka kemiskinan, krisis keamanan pangan dan energi, serta krisis politik. Hal ini tidak terlepas dari invasi Rusia ke Ukraina yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global menurun dan inflasi yang tinggi.
Tak lupa Wamendagri, menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan koordinasi dalam menjaga pergerakan inflasi agar tetap rendah dan stabil melalui berbagai pengembangan inovasi program kegiatan yang sejalan dengan kebijakan pengendalian inflasi nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus melakukan berbagai langkah antisipatif pencegahan dan pengendalian inflasi di Kabupaten Lampung Selatan. Hal tersebut disampaikan Kabag. Perekonomian Setdakab. Lampung Selatan, Marlena melalui sambungan telpon.
“Langkah antisipatif tersebut antara lain, Lampung Selatan telah membentuk posko TPID yang bertempat di Bagian Perekonomian Setdakab. Lampung Selatan,” ungkap Marlena.
Kemudian Lamsel akan memanfaatkan aset lahan Pemda yg belum terkelola, sementara yg sudah disiapkan untuk ditanam lahan seluas 50 hektar untuk menanam komoditi pangan penunjang inflasi seperti cabai dan bawang.
Dirinya menambahkan, akan menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan dan pekarangan untuk menanam tanaman cepat panen seperti cabai, bawang, sayur-sayuran.
“Program pemanfaatan K3, pemanfaatan kandang, kolam dan kebun perlu di galakkan lagi guna menjaga ketersediaan pangan keluarga,” tambahnya.
“Data penerima bansos perlu di update kembali, mengenai subsidi BBM harus tepat sasaran dengan kembali meng-up-date data-data masyarakat penerima,” terangnya lebih lanjut. (Hy)
Last modified: 14/09/2022
