BANDAR LAMPUNG, Diskominfo Lamsel – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Penandatanganan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamsel, Nanang Ermanto bersama bupati/walikota se-Provinsi Lampung, Pemprov Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, dan Kejaksaan Tinggi, terkait kerjasama penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Acara yang berlangsung di Gedung Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (22/11/2018), dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri. Turut hadir Forkopimda Provisi Lampung, serta Inspektur Jenderal Kemendagri, Sri Wahyuningsih,SH, M.Hum.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Lampung Bhaktiar Basri, meminta seluruh instansi pemerintah daerah maupun instansi vertikal lainnya, untuk terus menjaga integritas dan profesionalitas serta sekaligus mengembangkan sistem pencegahan korupsi.
“Bagus sekali pemantapan APIP dan APH seperti ini. Saya menghargai sekali ada kesepakatan terkait batasan hasil pemeriksaan yang berindikasi administrasi dan pidana antara APIP dan APH,” ujar Bachtiar Basri dalam sambutannya.
Melalui penandatanganan kerjasama tersebut, diharapkan juga dapat mendorong pembangunan di Indonesia agar lebih sukses, sebagaimana perintah dalam undang-undang No 23 tahun 2014.
“Untuk yang sekarang dikembangkan, tujuannya untuk menuju kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik lewat akunbilitas yang kuat,” kata Bachtiar.
Sementara, Inspektur Jenderal Kemendagri, Sri Wahyuningsih dalam pengarahannya menegaskan, bahwa koordinasi APIP dan APH bukan untuk melindungi kejahatan atau menutupi tindakan pidana atau melindungi koruptor.
Akan tetapi katanya, kerjasama itu sebagai tindakan penguatan APIP dan peningkatan kapabilitas APIP, sehingga mampu meminimalkan praktek-praktek korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seuruh bupati/walikota, Kapolres, Kajari se-Provinsi Lampung yang berkenan hadir. Ini menunjukan kordinasi dan komunikasi di dalam pemerintahan di masing-masing daerah berjalan dengan baik,” kata Sri Wahyuningsih.
Adapun, Plt. Bupati Lamsel, Nanang Ermanto sangat mendukung dilaksanakannya kerjasama itu. Sebab menurutnya, melalui koordinasi itu, APIP bersama APH saling bersinergi mendukung untuk mempercepat proses penegakan hukum. (ant/az)
Last modified: 22/11/2018
